Archive for December, 2005

Indonesia dan Digital Divide

Tuesday, December 20th, 2005

"Keadaan diatas jelas mengarahkan
Indonesia menjadi Neo Primitive dan membuka jalan bagi penindasan ekonomi-politik
terhadap bangsa ini. Kita akan sedikit sekali terbuka pada masalah global
bahkan masalah masyarakat kita sendiri. Untuk merespon jaman  Indonesia perlu mengubah banyak kebijakan dan sikap. Kecepatan adalah kata kunci bagi
peradaban mendatang. Bila tidak sigap maka semakin jauh tertinggalah kita dari
peradaban itu."

CyberspacebrowseARAH peradaban global sudah bisa dibaui yaitu mengarah ke telematics generation. Salah satu
pilarnya adalah interkonektifitas saluran informasi global dengan platform
digital. Semua wacana tentang manusia (sejarah, seni, politik, ekonomi, budaya,
hiburan, spiritual, bahkan perang, dll) akan disebar dan diolah di ruang yang
terhubung satu sama lain sehingga membuka partisipasi masyarakat secara masif.

Telematics Generation akan mengubah secara ekstrim mindset komunikasi, transportasi,
bekerja serta menyenangkan diri. Keriuhan masyarakat bumi sebagian besar akan
didengar bisingnya di ruang cyber. Jangan hanya berpikir tentang PC yang ramai
tapi ponsel, laptop, PDA, setup box, radio digital, game console, kulkas, mp3
player, digital pen, bahkan kulkas ikut-ikutan. Ya, dimungkinkan semua
perangkat yang sering kita pakai untuk segera wired dengan ruang cyber.

 Tapi, tunggu dulu, kondisi dunia yang saya ceritakan
membutuhkan sebuah jalan panjang untuk merealisasikannya dan mengsyaratkan
kearifan global: demokrasi dan
kedermawanan.

 

Akselerasi dan Neo Primitive

Hal yang akan saya bicarakan adalah ketidakseimbangan
kecepatan menuju peradaban global, masyarakat informasi. Kondisi ini akan
mengakibatkan munculnya entitas kuno baru, Neo
Primitive
.

Terminologi  Neo Primitive yang saya gunakan merujuk pada
masyarakat yang mengalami ketertinggalan penggunaan perangkat komunikasi baik
secara teknologis, sebaran dan kemampuan adopsi. Neo Primitif baik secara
sebagian maupun keseluruhan lepas dari perkembangan kebudayaan baru, kebudayaan
yang mendasarkan diri pada telematika.

Lalu, apa yang menyebabkan terciptanya masyarakat Neo
Primitive? Jawabannya sangat kompleks tapi beberapa hal secara umum bisa
dipetakan. Pada dasarnya masalah ada di sisi kebijakan publik dalam sisi
politik, ekonomi dan pendidikan.

Politik dan Akses Informasi

Politik seringkali menjadi kendala penetrasi masyarakat pada
saluran-saluran informasi. Rezim-rezim sering secara picik menganggap informasi
sebagai ancaman bagi kelangsungan kekuasaan mereka. Walaupun memang benar mengancam
tapi mereka secara halus maupun keras mengabaikan tren peradaban global yang
menentang pengekangan akses terhadap informasi dan aktifitas komunikasi.
Kasus-kasus penggusuran warung Internet di China dengan alasan subversif telah
menghambat integrasi komunikasi global. China berpenduduk terbanyak di dunia!

Kebijakan seperti itu juga kerap menghantui masyarakat Indonesia.
Isu yang terhangat adalah Peraturan Pemerintah terbaru soal lisensi operasi
media. Peraturan ini telah melempar kita ke masa lalu, Orde Baru (Orba) dimana
media dianggap sebagi ancaman dan perlu dikontrol pemerintah. Hal lain yang
perlu dicermati adalah pengharusan registrasi bagi pengguna kartu telepon
seluler pra-bayar sebagai sarana pengawasan keamanan yang kemungkinan
mengurangi penggunaan ponsel.

Hal yang penting juga adalah keberanian pemerintah untuk
secara resmi mengajurkan penggunaan aplikasi open source. Saya melihat ada tekanan politis dari negara-negara
maju dengan industri software yang kuat. Hal ini lazim dilakukan dalam
politik-ekonomi global dimana perusahaan multinasional berlindung di kebijakan
politik internasional negaranya. Walaupun secara resmi pemerintah membuat badan
bernama IGOS (Indonesia Goes Open Source) atas inisiatif Kementrian Riset dan
Teknologi tapi genderangnya sudah lama tidak terdengar. Arah ini semakin tidak
jelas ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu petinggi Microsoft di
Amerika serikat dan memohon perlakuan khusus bagi Indonesia dengan mendirikan pusat riset dan pendidikan telematika di Indonesia.
Presiden mengabaikan daya beli masyarakat Indonesia terhadap perangkat lunak serta gerakan open source yang lebih visible.

Disisi regulasi, pemerintah belum juga mengeluarkan
ketentuan umum mengenai cyberspace semisal perdagangan elektronis, keamanan dan
lain-lain sehingga masyarakat tidak punya guidance
yang jelas mengenai aktifitasnya yang melibatkan komputasi dan perangkat
digital lainnya.

Ekonomi dan Digital Divide

Dominasi pedagang masih terasa di dunia komunikasi global
baik itu di wilayah infrastruktur, aplikasi dan content. “No Lunch for Free”
juga menghinggapi aktifitas komunikasi. Masalah utama Internet saat ini tentu
saja spam. Namun demikian di  Indonesia masalah sesungguhnya adalah ketersambungan ke Internet sendiri karena berbiaya
mahal.

Di Indonesia masalah integrasi aktifitas komunikasi malah
menyeluruh. Saya akan fokus ke masalah ekonomi. Dominasi negara dalam bisnis
ini sangat kuat namun seringkali gagap menghadapi lonjakan cepat teknologi informasi.
Kasus yang terjadi di teknologi VoIP (Voice over Internet Protocol) dimana
seseorang pelaku bisnis VoIP di Bandung ditanggap dengan tuduhan mencuri pulsa
telepon. Dominasi ini juga menghambat pertumbuhan layanan komunikasi secara
umum. Privilege bagi PT. Telkom telah merusak hukum pasar dimana kompetisi
harus dilakukan dengan fair. Dampak yang terasa adalah kepada pengguna sendiri
karena kesulitan untuk membiayai kebutuhan komunikasi mereka.

Implementasi teknologi 3G di Indonesia nanti sendiri melulu
diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi dan meninggalkan aspek yang lebih penting, penetrasi masyarakat pada media-media komunikasi. Tanpa pencerahan, 3G hanya akan menjadi ajang bisnis hiburan dan hanya bisa diakses oleh sebagian masyarakat Indonesia yang mampu secara ekonomis walaupun sering dikatakan 3G menawarkan pentarifan yang lebih murah.

Kebijakan tarif tinggi bagi barang elektronik seperti
komputer juga ikut menghambat sebaran adopsi perangkat telematika. Kesenjangan
digital (Digital Divide) sangat terasa di  Indonesia.

Antar masyarakat Indonesia sendiri terjadi ketidakseimbangan yang luar biasa apalagi dibandingkan dengan
negara lain. Ketidakseimbang akan terasa lebih ekstrim jika mengukur jumlah
pengakses Internet dari  Indonesia. Ekonomi biaya tinggimerupakan faktor pemicu utama digital
divide
.

Pendidikan: Basis yang Porak-Poranda

Berbicara mengenai pendidikan maka kita akan dihadapkan pada
beberapa aspek pokok, antara lain : 1. Kurikulum & Riset 2. Administrasi Pendidikan 3. Sarana &
prasarana 4. Kegiatan ekstra kurikuler 5. Alumni dan dunia kerja. Kesemuanya
jelas memerlukan kebijakan yang pro pendidikan dari pemerintah.

Melibatkan teknologi informasi memerlukan suatu perubahan
kultur dan prosedur interaksi yang harus sesuai dengan teknologi yang digunakan
tersebut. Termasuk didalamnya penyediaan, pemakaian, pemeliharaan, pengembangan
dan proses duplikasi serta transformasi sains dan teknologi. Implementasi ini
harus tetap dapat mengakomodasi setiap Perkembangan Sains secara cepat dan
menyeluruh baik secara aktif maupun pasif.

Namun demikan apa yang terjadi di Indonesia  ?
Alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan jauh dari kebutuhan kemajuan
pendidikan nasional. Adalah mimpi menyediakan perangkat teknologi bagi sekolah
dan anak didik, wong bangunan sekolah
saja banyak yang runtuh.

Disisi open source, persaingan sepertinya dikalahkan oleh
industri besar komersial. Gaung mereka di kampus-kampus utama mengalahkan
aktifis-aktifis open source khususnya Linux. Kaum akademis sebagai agen
perubahan sosial digiring ke arah industrialisasi dan menutup kesadaran sosial
mereka untuk membuka jalan lebih lebar pada masyarakat tidak mampu untuk
mengakses informasi dan berpartisipasi dalam ruang publik yang global.

Keadaan diatas jelas mengarahkan Indonesia menjadi Neo Primitive dan membuka jalan bagi penindasan ekonomi-politik
terhadap bangsa ini. Kita akan sedikit sekali terbuka pada masalah global
bahkan masalah masyarakat kita sendiri. Untuk merespon jaman  Indonesiaperlu mengubah banyak kebijakan dan sikap. Kecepatan adalah kata kunci bagi
peradaban mendatang. Bila tidak sigap maka semakin jauh tertinggalah kita dari
peradaban itu.